LATAR BELAKANG

PT TBS Energi Utama (d/h PT. Toba Bara Sejahtra Tbk) (“PT TBS Energi Utamaaria Tbk” atau “Perusahaan”) harus mematuhi semua ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal dimana saham Perusahaan tercatat dan juga Perusahaan harus patuh pada semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan.

Dewan Komisaris sebagai salah satu organ utama korporasi, yang oleh undang-undang Perseroan Terbatas diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan oleh Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan dan, pelaksanaan ketentuan anggaran dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Untuk mendorong agar Perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang dilaksanakan secara konsisten dan patuh kepada peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi Perusahaan perlu membentuk Komite Audit yang bekerja secara professional dan independen untuk membantu Komisaris melaksanakan fungsi pengawasannya.

 Keberadaan Komite Audit bukan merupakan subsitusi dari fungsi auditor internal yang dibentuk oleh Direksi, tetapi melaksanakan tugas berdasarkan mandat yang diberikan oleh Dewan Komisaris, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Oleh karena itu Dewan Komisaris harus secara tegas menetapkan program-program yang menjadi tanggung jawabnya untuk dilaksanakan oleh Komite Audit dalam suatu dokumen yang disebut Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter).

 Piagam Komite Audit PT TBS Energi Utama Tbk ("Piagam Komite Audit") ini merupakan suatu dokumen tertulis yang mengatur tugas, tanggung jawab dan wewenang serta struktur Komite Audit yang disusun demi terciptanya pengawasan yang efisien dan efektif dalam PT TBS Energi Utama Tbk.

PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.O4/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang dimaksud dengan Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK tersebut, Perusahaan public seperti PT TBS Energi Utama Tbk wajib memiliki Komite Audit. Komite Audit dibentuk oleh keputusan Dewan Komisaris.

ORGANISASI

Komposisi dan Struktur Organisasi

Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perusahaan. Komite Audit dipimpin oleh seorang kepala yang disebut ketua Komite Audit, berkedudukan di Kantor Pusat Perusahaan. Secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan mempunyai hubungan fungsional dengan Internal Audit. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen dari Perusahaan.

Pengangkatan, Pemberhentian dan Masa Tugas

1. Ketua Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat Ketua Komite Audit dan dengan memperhatikan kompetensi, kriteria dan latar belakang (calon) anggota Komite Audit.

3. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Persyaratan Komite Audit

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan/atau keuangan.
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
8. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain.
9. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan.
10. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
11. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis secara efektif.
12. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Audit kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundangan atau penetapan/putusan pengadilan.
13. Memahami prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan manajemen risiko.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Komisaris. Agar Komite Audit dapat berperan secara efisien dan efektif, maka tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya diatur seperti di bawah ini.

3.1 TUGAS

3.1.1. Penelaahan Atas Informasi Keuangan

Penelaahan atas informasi keuangan seperti laporan Keuangan yang akan dipublikasikan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya dilakukan untuk mendorong agar informasi keuangan yang akan dipublikasikan oleh Perusahaan akurat, handal, dan dapat dipercaya. Penelaahan dapat dilakukan melalui:

1. Review atas hasil pemeriksaan auditor independen.
2. Review proses penyiapan informasi keuangan yang akan dipublikasikan.

3.1.2. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan

Komite Audit memantau untuk memastikan bahwa kegiatan operasi Perusahaan dijalankan dengan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasi Perusahaan.

1. Memastikan bahwa manajemen memberikan representasi tertulis yang menyatakan bahwa:      a. Manajemen bertanggung jawab atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundangan; dan      b. Manajemen tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan.
2. Pemantauan dapat dilakukan melalui:      a. Review atas laporan manajemen atau penasihat hukum Perusahaan yang berkaitan dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan      b. Review atas temuan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh badan regulasi, auditor independen, dan internal auditor.
3. Jika diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundangan, Komite Audit dapat memperluas review-nya dengan audit investigasi untuk menentukan dampak dan besarnya kerugian akibat pelanggaran tersebut. Untuk melaksanakan audit investigasi tersebut Komite Audit dapat meminta bantuan pihak Internal Auditor atau eksternal auditor yang akan ditunjuk oleh Komite Audit.

3.1.3. Seleksi, Penunjukkan, dan Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen

Dalam rangka audit umum (general audit) atas laporan keuangan Perusahaan Komite Audit berperan untuk melaksanakan:

1. Seleksi dan Penunjukkan Auditor Independen

a. Komite Audit menyeleksi dan merekomendasikan calon auditor independen yang akan mengaudit laporan keuangan Perusahaan kepada Dewan Komisaris; dan

b. Dalam proses seleksi auditor independen, Komite Audit harus mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai legalitas, kompetensi, ruang lingkup penugasan, biaya (fee) dan independensi akuntan publik yang berlaku di Indonesia.

2. Pengawasan Pekerjaan Auditor Independen

a. Melakukan review Audit Planning dan kecukupan program audit serta memantau pelaksanaan audit di lapangan;

b. Memantau pembahasan temuan audit yang dilakukan oleh auditor internal dengan manajemen dan hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian, jika ada, harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis;

c. Memastikan agar auditor independen mengkomunikasikan hal-hal tersebut di bawah ini, yaitu:

1) Tingkat tanggung jawab auditor terhadap pengendalian intern dalam penyajian laporan keuangan;

2) Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan;

3) Kelemahan signifikan dalam desain dan penerapan pengendalian intern;

4) Metode pencatatan, pelaporan dan dampak dari transaksi luar biasa yang signifikan terhadap laporan keuangan;

5) Fraud dan penyimpangan terhadap peraturan perundangan yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan yang berdampak salah saji material dalam laporan keuangan;

6) Koreksi audit yang signifikan;

7) Prosedur yang dilaksanakan oleh auditor terhadap laporan tahunan yang berisi laporan keuangan auditan;

8) Ketidaksepakatan dengan manajemen tentang penetapan prinsip akuntansi, lingkup audit, pengungkapan dalam laporan keuangan dan kata-kata yang digunakan auditor dalam laporan auditnya;

9) Konsultasi yang dilakukan manajemen dengan Kantor Akuntan Publik lain dan pendapat auditor terhadap masalah yang dikonsultasikan tersebut; dan

10) Hambatan dalam pelaksanaan audit.

d. Memastikan konsep laporan keuangan auditan diterima 10 (sepuluh) hari sebelum diterbitkan untuk di review oleh Komite Audit; dan

e. Komite Audit dapat mengusulkan pemutusan hubungan kerja dengan auditor independen kepada Dewan Komisaris jika terdapat indikasi kuat bahwa independensi auditor dapat terganggu atau terbukti bahwa auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan akuntan publik.

3. Pemberian pendapat independen

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor independen atas jasa yang diberikannya, maka Komite Audit akan memberikan pendapat independen atas perbedaan tersebut. Dalam hal ini Komite Audit dapat meminta pihak ketiga untuk membatu pemberian pendapat ini.

3.1.4. Persetujuan Awal (Pre-Approval) Jasa Non-Audit

Melakukan evaluasi untuk memberikan persetujuan awal (pre-approval) terhadap jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada auditor independen yang sedang ditugasi untuk memberikan jasa audit, untuk mengevaluasi independensinya. Berkaitan dengan aspek independensi, Komite Audit harus memperhatikan jasa-jasa non-audit yang menurut ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia maupun di Perusahaan dapat mengganggu independensi auditor independen. Jasa-jasa non-audit yang mengganggu independensi adalah:

1. Jasa pembukuan atau jasa-jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi atau laporan keuangan.
2. Jasa desain dan implementasi sistem informasi keuangan.
3. Jasa audit internal.
4. Jasa konsultasi manajemen.
5. Jasa konsultasi sumber daya manusia.
6. Jasa penasihat keuangan.
7. Jasa perpajakan, kecuali telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Komite Audit. Persetujuan Komite Audit tersebut tidak termasuk jasa perpajakan untuk mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan perpajakan dan/atau bertindak untuk dan atas nama Perusahaan dalam perhitungan dan pelaporan perpajakan; atau
8. Jasa-jasa lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Jasa non-audit selain dari jasa-jasa non-audit seperti yang disebutkan di atas dapat ditugaskan kepada auditor independen setelah mendapat persetujuan awal (pre-approval) dari Komite Audit dan harus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Direksi menyampaikan kepada Komite Audit (melalui Dewan Komisaris) uraian secara rinci mengenai jenis jasa yang akan ditugaskan kepada auditor independen;

b. Dalam proses pre-approval, Komite Audit harus melakukan evaluasi dan analisa untuk menentukan apakah jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada auditor independen akan mengganggu independensi atau menimbulkan benturan kepentingan; dan

c. Pre-approval dari Komite Audit hanya dapat diberikan jika berdasarkan hasil evaluasi dan analisa jasa non-audit tersebut tidak akan mengganggu independensi atau menimbulkan benturan kepentingan. Pre-approval dari Komite Audit terhadap jasa non-audit yang ditugaskan kepada auditor independen dapat dikecualikan jika nilai seluruh jasa non-audit yang diberikan oleh auditor independen kepada Perusahaan tidak lebih dari 5% dari total nilai biaya audit dibayarkan oleh Perusahaan kepada auditor independen dalam tahun fiskal dimana jasa non-audit diberikan.

3.1.5. Efektivitas Pengendalian Intern

Komite Audit melakukan penelaahan terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memperoleh keyakinan yang memadai efektivitas pengendalian intern agar salah saji material laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan perbuatan melanggar peraturan perundangan dapat dicegah.

1. Pemahaman pengendalian intern diperoleh dari presentasi manajemen Perusahaan mengenai desain dan implementasi pengendalian intern.

2. Komite Audit harus mendapat laporan audit internal secara berkala dari lnternal Audit sebagai bahan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.

3. Untuk meningkatkan efektifitas pengendalian internal, Komite Audit dapat memberikan masukan kepada manajemen Perusahaan dalam rangka peningkatan kinerja lnternal Audit.

4. Komite Audit harus berkoordinasi dengan lnternal Audit untuk:

a. Mengadakan pertemuan reguler (misalnya setiap bulan) untuk membahas temuan internal auditor dan atau hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, termasuk kekeliruan penerapan standar akuntansi;

b. Jika diperlukan, Komite Audit dapat meminta Internal Audit untuk memperluas review-nya untuk menilai sifat, lingkup, besaran dan dampak kelemahan signifikan pengendalian intern serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan; dan

c. Melakukan pengawasan atas tindak lanjut oleh Direksi terhadap temuan auditor internal.

5. Dalam proses penelaahan terhadap efektivitas pengendalian intern, Komite Audit dapat mempergunakan laporan dari auditor independen untuk melakukan identifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.

6. Setiap awal tahun Komite Audit mereview dan memberikan masukan atas PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan) yang disusun oleh Internal Audit.

7. Pemberitahuan maupun penunjukkan Kerja lnternal Audit atau perubahan struktur organisasi Internal Audit dengan memperhatikan saran Dewan Komisaris/Komite Audit.

3.1.6. Pelaporan Risiko dan Pelaksanaan Manajemen Resiko

Komite Audit melakukan overview terhadap proses identifikasi risiko dan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen Perusahaan. Komite Audit memastikan bahwa Internal Audit dalam perencanaan auditnya telah memperhatikan aktivitas-aktivitas Perusahaan yang memiliki risiko tinggi.

3.1.7. Penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan proses akuntansi dan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan

1. Syarat pengaduan a. Pengaduan disampaikan secara tertulis; b. Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit merahasiakan jati diri pelapor; dan c. Memberikan petujuk mengenai adanya penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian internal dan fraud serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu Perusahaan.
2. Penelaahan pengaduan Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga. Komite Audit dapat meminta dilakukannya audit investigasi dengan bekerja sama dengan internal auditor dan/atau manajemen dan atau menugaskan konsultan atau tenaga ahli dari luar Perusahaan yang independen.
3. Hasil penelaahan Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan ternyata benar, maka a. Komite Audit meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris; dan b. Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris.

3.1.8. Benturan Kepentingan

Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan PT Toba Bara Sejahtra Tbk.

3.1.9. Pelaksanaan Tugas Khusus

1. Pemberian tugas khusus kepada Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui perintah tertulis yang menerangkan: a. Nama anggota Komite Audit yang diberti tugas; b. Sifat dan lingkup pekerjaan; c. Tujuan dan sasaran pekerjaan; d. Waktu penugasan; dan e. Hal-hal administratif yang berkaitan dengan tugas khusus ini.
2. Tugas khusus dapat mencakup tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan Direksi.
3. Pelaksanaan tugas khusus Komite Audit antara lain dapat: a. Dilakukan melalui review terhadap semua pencatatan, dokumen dan informasi lainnya yang diperlukan termasuk Notulen Rapat Direksi dan Komisaris; b. Mengajukan pertanyaan kepada Direksi dan Stafnya yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditandatangani oleh pihak terkait; dan c. Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Satuan Kerja Audit internal atau dengan eksternal auditor.
4. Komite Audit harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimal terbatas pada anggota Komite Audit dan anggota Dewan Komisaris.

3.1.10. Pemeriksaan Keputusan Rapat Direksi

Atas permintaan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan Direksi.

3.1.11. Menjaga Kerahasiaan Dokumen

Anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan.

3.1.12. Melaksanakan Self Assessment Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Komite Audit melakukan self assessment terhadap efektifitas pelaksanaan tugasnya, dan memutakhirkan secara periodik Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter).

3.2 WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap dokumen, data, dan informasi, karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dan wajib bekerja sama dengan satuan Kerja internal Audit dan/atau manajemen.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Mekanisme kerja sebagaimana butir b di atas harus mengikuti prosedur kerja sesuai peraturan yang berlaku.
4. Jika diperlukan melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan Komisaris dan melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
5. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu Komite Audit, atas biaya Perusahaan.
6. Mengkaji independensi, objektifitas serta merekomendasikan eksternal auditor yang akan dipilih oleh Perusahaan untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan, untuk mengaudit laporan keuangan Perusahaan maupun anak Perusahaan.

RAPAT KOMITE AUDIT DAN PELAPORAN

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit wajib melakukan rapat dan pelaporan hasil auditnya.

4.1 RAPAT KOMITE AUDIT

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Keputusan rapat Komite Audit dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari l/2 (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit yang hadir.
5. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
6. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinions), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

4.2 PELAPORAN

1. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Pertanggung jawaban Komite Audit disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut: a. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam laporan tahunan PT Toba Bara Sejahtra Tbk; b. Laporan setiap pelaksanaan kegiatan Komite Audit setiap triwulan; c. Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas Komite Audit yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan dan saran; dan d. Laporan pelaksanaan tugas khusus.

4.3 ANGGARAN

1. Setiap awal tahun anggaran Komite Audit mengajukan rencana anggaran yang antara lain meliputi anggaran untuk: a) Honorarium, tunjangan dan fasilitas Komite Audit; b) Biaya Diklat dan Seminar; c) Biaya perjalanan dinas; d) Biaya administrasi dan umum; e) Biaya untuk jasa kantor akuntan publik, konsultan, dan tenaga ahli; f) Anggaran Investasi Rutin untuk pengadaan sarana kerja; g) Anggaran Tugas Khusus; dan h) Anggaran tidak terduga.
2. Anggaran Komite Audit diajukan kepada dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Anggaran Komite Audit tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris dan untuk menjaga independensi maka penggunaannya tidak memerlukan persetujuan manajemen Perusahaan.
4. Pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut dilakukan (di-audit) oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan.

Masa Berlaku dan Evaluasi

1. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.
2. Piagam Komite Audit ini akan dievaluasi secara berkala demi penyempurnaan.
3. Evaluas kinerja terhadap Komite Audit, baik secara individual maupun secara kolektif dilakukan setiap tahun secara self assessment dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris bersamaan dengan Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit.